KPK Dorong Tertibkan PSU, Pemprov Bengkulu Segera Tindaklanjuti

  • Bagikan

Bengkulu, AnantaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menertibkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang. Hal ini penting dilakukan agar aset – aset terkait fasilitas umum menjadi jelas dan tidak merugikan masyarakat.

“Kita rapat bersama KPK terkait pengelolaan managemen aset khusus PSU yang dibangun pengembang, tadi dipaparkan Korsubgah bahwa PSU dari pengembang perumahan itu harus diserahkan sesegera mungkin, setelah dibangun kepada pemerintah daerah dalam hal ini domain Kabupaten/Kota,” jelas Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani (18/2/2021).

Ditambahkan Yuliswani, untuk melaksanakan serah terima PSU diantaranya adalah membentuk tim verifikasi. Sesuai arahan KPK setiap daerah wajib untuk membentuk tim verifikasi serah terima PSU.

“Tadi kita sepakat jadwal-jadwal untuk dilaksanakan Kabupaten/Kota, terkait rencana aksi, management aksi aset untuk PSU, termasuk dengan pembuatan Peraturan Daerah untuk serah terima PSU tentang perumahan, jika mungkin lama bisa menggunakan Perkadanya itu sesegera mungkin diminta KPK,” terang Yuliswani.

Pemprov Bengkulu sendiri akan pro aktif mendukung KPK dengan melakukan monitoring terkait PSU dari pengembang perumahan kepada Kabupaten/Kota.

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko menjelaskan kepemilikan PSU ini sangat penting karena aset – aset tersebut selain dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pelayanan masyarakat juga menghindari aset berubah bukan pada peruntukannya seperti seharusnya menjadi fasiliatas umum menjadi perumahan.

Ia pun meminta agar komunikasi serta koordinasi antar pengembang perumahan dan pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik, KPK pun siap untuk membantu dan mendampingi jika ditemukan masalah – masalah yang mengganggu kelancaran penertiban PSU ini.

“Saya yakin tidak ada hambatan yang sulit jika ada komunikasi yang baik, koordinasi yang baik saling support, kami dari KPK siap untuk membantu, termasuk dengan Perda kalau perlu kami akan komunikasikan dengan Kepala Daerah maupun DPR agar Perda ini bisa terwujud,” tutupnya. (Ed/Prv)

  • Bagikan